home news guestbook contact
Kamis, 19 September 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Wabup Sampaikan LKPJ TA 2010

Pengirim : andy candra
Tanggal : 6 April 2011, 4:54 pm


*Tujuh Bulan Pertama Kepemimpinan Henrikus-Boyman sejak dilantik 30 Agustus 2010

SETELAH dilantik 30 Agustus 2010 atau dalam tujuh bulan pertama memimpin Kabupaten Ketapang, Bupati melalui Wakil Bupati Ketapang, Boyman Harun SH menyampaikan pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2010 terhitung 1 januari sampai 31 Desember 2010. Penyampaian LKPJ TA dalam paripurna DPRD Ketapang pada hari Rabu, 6 April 2011 sistematikanya terdiri datas tujuh Bab, meliputi: pendahuluan, kebijakan pemerintyah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penutup.
Menurut Boyman Harun SH, Wakil Bupati Ketapang bahwa data yang terkandung dalam buku lampiran ini termasuk memuat berbagai kegiatan yang berada di wilayah Kabupaten Ketapang bersasarkan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang nomor 1 tahun 2010, tanggal 11 Juni 2010 tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2010. Laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan sebagai wujud tanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ketapang, khususnya dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dalam ssuasana kehidupan yang demokratis, transparan dan akuntabel. Selain itu pemenuhan atas pasal 27 ayat (2), pasal 42 ayat (1) huruf h dan pasal 184 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, pasal 81 undang-undang nomor 33 tahun 2004 serta pasal 78 ayat (1) huruf f Undang-Undang nomor 22 tahun 2003.
Didepan Muspida Ketapang dan Anggota DPRD ketapang, Boyman Harun SH menegaskan bahwa isi dan tata naskah laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.**

Written by andy candra
staf bagian humas Setda Ketapang

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007