home news guestbook contact
Sabtu, 19 Oktober 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bupati Buka Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 1 August 2017, 5:54 pm


KETAPANG -- Rapat koordinasi Pendapatan Daerah se-Kabupaten Ketapang tahun 2017 merupakan upaya oftimalisasi penerimaan untuk pembiayaan pembangunan Ketapang maju menuju masyarakat sejahtera. Rapat koordinasi pendapatan daerah dibuka Bupati Ketapang Martin Rantan SH di pendopo rumah dinas Bupati Ketapang, Selasa (1/8) pagi.

Rapat koordinasi pendapatan daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dihadiri Sekda Ketapang, para asisten Sekda Ketapang staf ahli Bupati, kepala SKPD, para camat, BUMD, serta pelaku usaha. Sebelum rapat koordinasi dibuka Bupati Ketapang, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, Drs Marwannoor MM melaporkan bahwa salah satu tujuan dilakukan rapat koordinasi adalah agar dapat meningkatkan pencapaian PAD (Pendapatan Asli Daerah). Selain itu juga mencari solusi untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam peningkatan pencapaian pendapatan asli daerah. Dengan demikian, dapat digali sumber-sumber ideal dalam meningkatkan potensi pendapatan untuk pembiayaan pembangunan menuju Ketapang yang sejahtera.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang memaparkan jenis-jenis pendapatan daerah yang dikelola terdiri 11 jenis pajak daerah diantaranya; Pajak hotel sebanyak 80 wajib pajak, pajak restoran sebanyak 84 wajib pajak, pajak hiburan sebanyak 85 wajib pajak, pajak reklame sebanyak 150 wajib pajak, pajak perangan jalan sebanyak satu wajib pajak, pajak parkir sebanyak 189 wajib pajak, pajak air tanah sebanyak 11 wajib pajak, pajak sarang wallet sebanyak 117 wajib pajak, pajak mineral bukan logam dan batuan sebanyak 113 wajib pajak, pajak PBB Pedesaan dan perkotaan sebanyak 121.004 wajib pajak,  pajak BHTB sebanyak 1.411 wajib pajak. Dalam meningkatkan pendapatan daerah ini, beberapa langkah dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. "Antara lain melakukan revitalisasi dan pendataan ulang subjek dan objek pajak yang sudah ada atau pun yang baru dengan mengindentifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial," kata Marwan Noor MM, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
Ia juga menjelaskan rencana perubahan secara perlahan dan menyeluruh aplikasi yang ada di Badan pendapatan daerah sehingga menjadi online. Demikian juga koordinasi dengan Balai Karantina baik di propinsi maupun di Kabupaten Ketapang dalam memantau distribusi sarang walet dan lain sebagainya.
Sementara itu, Bupati Ketapang, Martin Rantan SH mengingatkan para pejabat dalam meningkatkan PAD. Sebagaimana disebutkan kepala Badan Pendapatan Daerah bahwa saat ini negara memang dalam kondisi pembiayaan yang terbatas. Karena itu, maka pendapatan daerah harus ditingkatkan sehingga dapat melakukan pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam meningkatkan penerimaan daerah, ia menyarankan perlunya mengaktifkan potensi maupun asset yang ada sehingga lebih produktif. Demikian juga mendorong tumbuhnya perekonomian daerah sehingga multiflier effect dari pembangunan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan. Meningkatkan pendapatan daerah tidak dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Tapi mendorong tumbuhnya potensi ekonomi baru yang bisa menambah pendapatan daerah.
Ia mencontohkan perlunya kawasan industri seperti diTembilok, serta akses jalan dari sungai awan ke arah kawasan food estate di kawasan sungai sentap. Sehingga industri di kawasan tersebut berkembang melalui sarana transportasi darat dan sungai. Jika industri bertambah, maka lapangan kerja bertambah, usaha rumah makan bertambah, begitu juga hotel dan lain sebagainya dan akan menambah pembayaran pajak sehingga penerimaan bertambah.
Demikian juga dengan kawasan industri di Pagar mentimun yang sudah dilakukan take over lahan sekitar 5000-6000 hektar. Dimana, rencananya akan masuk sekitar 40 investor membangun industri dengan estimasi modal selama 7 tahun sebesar rp 135 trilyun setara 65 tahun APBD Kabupaten Ketapang.
"Kalau dari 40-an industri baik dari china maupun Eropa yang akan dibangun itu maka diprediksi ada sekitar 200.000 tambahan penduduk, artinya akan ada Kota Baru di wilayah selatan," tegas Martin Rantan.
Dalam mendorong tumbuhnya perekonomian Ketapang yang akhirnya akan menumbuhkan penerimaan pendapatan daerah, Bupati Ketapang juga menugaskan Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait bertujuan merelokasi bandara. Artinya bukan membangun bandara dengan izin baru, tetapi memindahkan lokasinya, dimana pengelolaanya tetap pada direktorat jenderal perhubungan udara. Relokasi itu dimaksudkan agar bandara Rahadi Oesman nantinya bisa melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing maupun Air Bus. Jika sarana transportasi sudah membaik, maka akan mendorong tumbuhnya ekonomi daerah, serta terciptanya lapangan kerja baru. Pada akhirnya dari aktifitas perekonomian yang tumbuh dan berkembang akan mendorong bertambahnya penerimaan pajak sehingga pendapatan daerah juga ikut meningkat.
Hal ini penting, karena mulai awal 2017, kita sudah memasuki Masyarakat Ekonbomi ASEAN."Pemkab Ketapang tidak boleh ketinggalan kereta, bapak ibu sekalian, jadi rapat hari ini tidak hanya penerimaan pendapatan, tapi koordinasi dengan SKPD terkait supaya kita membangun pada akhirnya bisa membawa dampak multiflier effect pada bertambahnya pendapatan," ucapnya.
Ia mencontohkan membangun jalan, yang tuuan utamanya adalah meningkatkan layanan publik, tetapi dari sarana infrastruktur bisa menjadikan investor tertarik membangun industri atau menanamkan modal. Dari industri selanjutnya membuka lapangan pekerjaan dan tumbuhnya usaha-usaha baru, yang akhirnya menambah pendapatan daerah.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya untuk mereview kembali perizinan perkebunan yang sudah dikeluarkan. Jangan sampai dari dari penanaman modal yang dilakukan perusahaan di daerah ini justru mensengsarakan rakyat. Ia mencontohkan ada petani sawit yang hanya mendapat Rp 67 ribu perbulan, sementara kebun karet sudah diserahkan ke perusahaan. Hal-hal seperti ini perlu dilakukan review perijinan tujuannya untuk menyelamatkan masyarakat Kabupaten Ketapang. Sisi lain, Bupati juga meminta pihak perusahaan untuk melihat kembali dokument amdalnya, apakah perusahaan sudah melakukan CSR. Ia meminta pihak perusahaan dalam melakukan usaha berimbang antara hak dan kewajibannya.
Lebih lanjut dalam penertiban perijinan Bupati Ketapang meminta kepada Satpol PP untuk turun memeriksa ijin usaha di Ketapang. Jika ada izin A, tetapi yang dilakukan adalah B. Maka, jangan segan untuk tidak memperpanjang atau mencabut izin usaha. "Ada yang saya dengar ijin karoke keluarga tapi prakteknya bukan karaoke keluarga malah berbeda dengan ijin yang diberikan," ucapnya.
Dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, Bupati Ketapang mendorong BUMD PT Ketapang Mandiri untuk berbenah. Cari usaha usaha produktif sehingga tidak hanya menyetor penerimaan kepada kas daerah sebesar Rp 15 juta pertahun. Begitu juga dengan PDAM yang banyak keluhan pelanggan. Dalam membangun sarana air bersih hendaknya koordinasi terlebih dahulu, jangan membuat keputusan sendiri. Jika memungkinkan cari orang teknik perairan. Sepengetahuan Bupati, beberapa tahun silam ada putra daerah yang disekolahkan Pemkab Ketapang. Dalam melakukan pembenahan di PDAM jika diperlukan lakukan perubahan struktur dengan menempatkan direktur teknik. Jika diperlukan perubahan Perda atau pun Perbup, maka akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pelayanan publik membangun Ketapang lebih baik.
"Kesimpulannya pelayanan PDAM belum baik, kalau kita naikkan tarif sekalipun, maka pelanggan akan banyak komplain," kata Bupati.
Begitu juga dengan kepala desa, dalam meningkatkan penerimaan daerah atau pajak oftimal, Bupati meminta lakukan koordinasi dengan camat sebagai perpanjangan tangan Bupati. Dengan bekerja kompak dan saling sinergis, Bupati Ketapang berharap pendapatan asli daerah tidak hanya sebesar Rp 103 miliar, tetapi bagaimana beberapa tahun kedepan bisa mencapai Rp 1 trilyun. "Tahun 2018 kita benahi sytem, termasuk mengkaji kembali Perda yang sudah kadaluarsa, marilah kita bersama bangun Ketapang sehingga bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita," tuturnya panjang lebar.@

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007