home news guestbook contact
Kamis, 19 September 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Ombusdman Sosialisasi Kepatuhan Layanan Publik

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 11 May 2016, 11:55 am


Ketapang, Sosialisasi pelayanan publik oleh Ombudsman RI perwakilan provinsi Kalimantan Barat bersama SKPD dalam rangka mempercepat peningkatkan kualitas dan kapasitas kemampuan aparatur sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Sosialisai yang dibuka oleh Sekda Ketapang Drs HM Mansyur M.Si, dihadiri juga oleh Kepala perwakilan ombudsman RI Kalimantan Barat Agus Priyadi SH, SKPD, berlangsung diruang rapat Pendopo kompleks rumah dinas Jabatan Bupati Ketapang. Selasa,(10/5)
Bupati Ketapang Martin Rantan SH dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekda Drs H.M.Mansyur.M.Si mengungkapkan saat ini organisasi penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Ketapang berjumlah 27 SKPD setingkat eselon II dan III dengan 20 kecamatan dan 9 kelurahan, dan kurang lebih 600 unit sekolahan SD sampai SMA/SMK, juga dengan 150 unit Puskesmas dan Pustu.
Dipaparkan Sekda Mansyur dari seluruh pelayanan tersebut digerakkan oleh kurang lebih 7,091 PNS, dan 4.680 non PNS, yang melayani kurang lebih 475.985 jiwa penduduk dalam 249 desa dan kelurahan.
“ Seluruh organisasi pelayanan tersebut menyelenggarakan tiga jenis layanan sekaligus berupa barang publik, jasa publik maupun administratif, sedang pelayanan di kecamatan dan kelurahan sebagian besarnya pelayanan administrasi “ ungkap Sekda.
Sebagai pelaksana undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan PP nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Ketapang disampaikan Sekda telah menerbitkan peraturan Bupati nomor 37 tahun 2012, tentang penyelenggaraan pelayanan publik dan diperkuat dengan empat keputusan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaannya yang terdiri dari pedoman penysunan standar pelayanan (SP) standar sarana dan prasarana pelayanan publik petunjuk pengelolaan pengaduan masyarakat dan pedoman pelaksanaan surver kepuasan mayarakat.
Pada tahun 2013 dapat ditetapkan 94 jenis dan tahun 2014 berjumlah 110 jenis keseluruhan SP tersebut telah dipublikasi dalam portal website layanan-kabketapang.go.id/net. dan juga telah diperkenalkan kepada masyarakat dalam Ketapang expo tahun 2014/2015.
Kepada SKPD yang hadir Sekda menekankan setiap aparatur pemerintah Kabupaten Ketapang adalah pelayan publik baik langsung maupun tidak langsung dan karena aparatur telah digaji oleh Negara untuk hal tersebut.
“ Tingkatkan terus kuantitas dan kualitas pelayanan kepada publik sesuai nidang tugas masing-masing serta standar pelayanan yang telah ada” kata Dia.
Selain itu Sekda meminta aparatur agar mempergunakan waktu kerja seefektif mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik dengan terus melakukan konsolidasi internal untuk meningkatkan efektifitas kerja pelayanan publik sehari-hari.
“ Buang jauh jauh stigma negatif bahwa aparatur hanya sibuk melayani dirinya sendiri dan tolong tanamkan nilai nilai pelayanan ini kepada seluruh aparatur dilingkungan kerja masing-masing “ imbau Seda Mansyur yang menyampaikan sambutan Bupati Ketapang.
Terpisah kepala Kepala perwakilan ombudsman RI Kalimantan Barat Agus Priyadi SH mengharapkan agar SKPD di Kabupaten ketapang bisa menyusu standar pelanan publik, sebagai mana yang diwajibkan Undang undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
“ Standar pelayanan petahuan itu banyak, seperti biayanya, prosedur, alurnya pengolahan pengaduannya, pejabat-pejabatnya “ kata Agus Priyadi.
Standar pelayanan kepatuhan dimaksud dalam rangka memberikan trasfaransi kepada masyarakat, Agus mencontohkan kejadian sehari hari seperti masyarakat yang datang kekantor instansi pelayanan publik hendak mengurus IMB, yang kadang masyarakat tidak mengerti prosedurnya..
“ misalkan ada masyarkat yang mau urus IMB dia tidak perlu tanya lagi, karena sudah melihat penjelasannya yang terpasang di unit instansi tersebut “ kata Dia.
Agus melihat di Kabupaten Ketapang tentang layanan publik sudah sangat baik, karena Kabupaten Ketapang sudah peraturan Bupati nomor 37 tahun 2012, tentang penyelenggaraan pelayanan publik dan diperkuat dengan empat keputusan.
“ Kalau ini berjalan dengan baik Ketapang luar biasa dalam memberikan pelayanan publik “ kata Dia.

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007