home news guestbook contact
Kamis, 19 September 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bupati dan Kejari Tanda Tangani TP4D

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 28 April 2016, 3:29 pm


Pemerintah Kabupaten Ketapang membuat kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Ketapang dalam penyelenggaraan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik di Kabupaten Ketapang.

Kesepakatan bersama yang disebut Tim Pengawal pengaman Pemerintahan dan Pembangunan daerah (TP4D) ditanda tangani Bupati Ketapang Martin Rantan SH dengan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Joko Yuhono SH.MH, ikut disaksikan seluruh SKPD para Camat di 20 Kecamatan beserta jajaran Kejaksaan Negeri Ketapang, di pendopo kompleks rumah dinas jabatan Bupati Ketapang. Kamis, (28/04)
Bupati Ketapang Martin Rantan SH mengapresiasi terbentuknya Tim Pengawal pengaman Pemerintahan dan Pembangunan daerah (TP4D) sebagai bentuk kepedulian Kejaksaan negeri dalam membantu memecahkan permasalahan kepemerintahan.
Selain itu terbentuknya TP4D diharapkan Bupati Martin maka permasalahan tata laksana pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang mungkin ada didalam pemerintahan, dengan demikian akan meningkat dan pelaku pelaksanaan pembangunan, karena tidak lagi dihinggapi rasa takut sehingga masyarakat dapat segera melaksanakan hasil pembangunan yang dilaksankan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang
Bupati mempaparkan dalam tata kelola pemerintahan daerah salah satu pengawasan yang dilakaukan BPK RI secara berkala setiap tahunnya hasil audit yang dilaksanakan BPK RI diantaranya menghasilkan beberapa rekomenadsi yang harus ditindak lanjuti auditan atau SKPD terkait.
Meneurt Bupati tindak lanjut ini semestinya disampaikan kepada BPK RI sehingga tidak menjadi tunggakan higga hitungan tahunan karena selama rekomendasi tersebut tidak ditindak lanjuti maka akan menjadi beban bagi SKPD yang bersangkutan bahkan Pemkab Ketapang
salah satu upaya menuntaskan tunggakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI adalah dengan melakukan kerjasama antara Pemkab Ketapang dengan Kejaksaan Negeri kata Martin Rantan.
Sementara itu Kejari Ketapang Joko Yuhono SH Mh mengatakan dengan adanya TP4D akan mengawal mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pemabngunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif, dan juga akan memberikan pendampingan hukum dan setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.
Selain itu akan melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan interen pemerinatah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat atau mengggalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
Kejari mengatakan bahwa Kabupaten Ketapang yang kaya dengan sumber daya alam, seperti tambang dan kelautan, tetapi kondisi infrastruktur masih rusak terutama jalan.
maaf pak Bupati jalan jalan di Ketapang ini tidak bagus padahal nilai kontraknya cukup besar maka saya perintahakan semua jajaran kejaksaan untuk memeriksa semua jalan yang dibangun tahun 2015 kata Joko Yuhono.
Hal ini akan dilakukan Kejari masih bersifat perdata pencegahan tidak ada pemaksaan dalam rangka mengembalikan keuangan negara tetapi dengan cara yang baik tidak melukai secara sosial, yang masih merupakan usaha usaha persuasif dalam usaha pencegahan korupsi.
Kita ingin Kabupaten ketapang pada tahun 2016 nanti zero korupsion tegas Kejari.
Dijelaskan Joko Yuhono bahwa Kejaksaan sebenarnya berperan dalam yudikatif saja tetapi dalam kerangka ikut mendorong pertumbunhan ekonomi di Kabupaten Ketapang, maka melalui TP4 D satu diantaranya untuk mendorong perkeonomian bangsa khsusu di Kabupaten Ketapang.

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007