home news guestbook contact
Kamis, 19 September 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Apel Gabungan Peringatan Hari Otonomi Daerah

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 25 April 2016, 4:47 pm


Ketapang, Memperingati hari otonomi daerah ke XX tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Ketapang dan jajarannya melaksanakan upacara gabungan sebagai inspektur upacara Wakil Bupati Ketapang Drs Suprapto.S.

Dalam upacara gabungan yang diikuti TNI-Polri,PNS, Mahasiswa,ormas dan pelajar di Kabupaten Ketapang, dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh anggota Sat-Pol PP Ketapang, di halaman Kantor Bupati Ketapang. Senin (25/04)
Wakil Bupati Ketapang Drs Suprapto selaku inpektur upacara membacakan sambutan tertulis Menteri dalam negeri Cahyo Kumolo mengatakan bahwa Tema peringatan hari otonomi daerah ke XX tahun 2016, adalah memantapkan otonomi daerah menghadapi tantangan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).
Makna dari tema tersebut dipaparkan Mendagri Cahyo Kumolo melalui sambutan tertulisnya bahwa otonomi daerah yang telah menjadi komitmen dan konsesus para pendidi bangsa Indonesia sebagai mana diamanatkan UUD 1945, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mealui peningkatan kualitas pelayanan publik pemberdayaan masyarakat peningkatan daya saing daerah dan pengembangan demokrasi lokal.
Diberlakukannya kebijakan masyarakat eknomi ASEAN (MEA) pada tahun 2016, pemerintah daerah harus menata seluruh element otonomi daerah agar Indonesia tidak menjadi penonton dalam era persaingan bebas tersebut.
Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan nawa cita mewujudkan efisiensi dn efektivitas penyelenggaraan negara dibidang ekonomi dan mendorong pertumbuhan iklim investasi di Indonesia
Bapak Presiden RI telah memberikan arahan kepada seluruh menteri,kepala Lembaga Pemerintahan Non kementerian (LPNK) gubernur dan Bupati /Wali Kota untuk segera melaksanakan simplifikasi regulasi yang menjadi kewenangan masing-masing dengan kurun regulasi yang diterbitkan pada tahun 2006-2015 kata Wabup Suprapto
Wabup melanjutkan berkaitan dengan hal tersebut Bapak Presiden dalam acara pembukaan konferensi nasional Forum Rektor Indonesia 2016 di Universitas Yogjakarta juga telah menyatakan bahwa terdapat 42.633 Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan 3000 Peraturan daerah yang harus di batalkan tahun 2016
Mendagri dalam sambutannya meminta Gubernur Bupati dan Wali Kotabersama DPRD untuk segera meindaklanjuti pembatalan peraturan daerah di daerah masing masing khusus peraturan daerah yang menghambat investasi dan perizinan serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Dalam catatan Kementerian dalam negeri disampaikan Wabup masih terdapat sejumlah Pemerintah Daerah yang berkinerja rendah dalam proses penyelenggaran pemerintahan Daerah meskipun terdapat sejmlah faktor penentu peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah namun
KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah memegang posisi kunci dalam mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, setiap tahun kementerian dalam negeri melakuan evaluasi kinerja penyelenggaran Pemerintan daeah (EKPPD) berdasarkan laporan penyelenggaran pemerintahan daerah (LPPD) yang disampaikan oleh masing masing Kepala Daerah

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007