home news guestbook contact
Rabu, 20 November 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Pemkab Sosialisasikan Perpres Nomor 4 Tahun 2015

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 24 February 2015, 4:56 pm


Meningkatkan sumber daya aparatur pemerntah, tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pemkab Ketapang melaksanakan sosialisasi Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sosialisasi yang dilaksanakan di Bappeda Ketapang difasilitasi Bagian Pembangunan Setda Ketapang dengan mendatangkan narasumber dari LKPP yaitu Patria Susantosa dengan peserta para PNS di lingkup Pemkab Ketapang.

Bupati Ketapang, Drs Henrikus M.Si yang diwakili Plt.Sekda Ketapang, Drs HM Mansur M.Si menegaskan sangat bermanfaat untuk pengetahuan dan peningkatan SDM aparatur pemerintah, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa. Ia berharap dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan proses PBJ pemerintah lebih efektif, efisien, transparan dan berkualitas.
Sementara itu, Kepala Bagian Pembangunan Setda Ketapang, Rudy S.Sos, M.Si yang juga sebagai moderator mengharapkan peserta sosialisasi memanfaatkan kesempatan waktu sebaik mungkin untuk menyimak materi yang disampaikan narasumber dari Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Harapannya dengan adanya sosialisas, maka proses pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan lebih efektif, transparan, dan berkualitas sebagaimana diamanatkan Peraturan yang berlaku.
Sementara itu, Patria Susantosa dari LKPP menjelaskan beberapa hal dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 diantaranya proses pemilihan penyedia dalam Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing adalah Pejabat Pengadaan. Demikian juga penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dipersyaratkan antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
Selain itu dijelas juga mengenai persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.Pengumuman Rencana Umum Pengadaan oleh Pengguna Anggaran dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah setelah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Tanda bukti perjanjian terdiri atas , Bukti pembelian; kuitansi; Surat Perintah Kerja; Surat Perjanjian; dan Surat Pesanan. Bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online adalah Surat Pesanan. Jaminan Pelaksanaan sudah tidak diperlukan untuk Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Darurat, Sayembara dan Pengadaan E-Purchasing. Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.
Demikian juga mengenai proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan. Dimana Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Sosialisasi juga membahas pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. Penjelasan tentang Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada dapat melampaui Tahun Anggaran maka dengan melakukan adendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan. Penegasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik, ketentuan pelaksanaan e-Tendering untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, Pelaksanaan Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/jasa dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding. Dengan Tahapan paling kurang terdiri atas : Undangan, Pemasukan Penawaran Harga, Pengumuman Penawaran.
Demikian juga mengenai kewajiban lembaga/dinas instansi melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I. Kewajiban pimpinan lembaga/instansi memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta penjelasan mengenai ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP.@


 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007