home news guestbook contact
Kamis, 14 November 2019 
::HUMAS Pemkab Ketapang

Martin Rantan, SH
Bupati Ketapang
 
 HUMAS PEMKAB
MENU
    Profil
    Struktur
    Tupoksi
    Program Kerja
 
 PEMKAB KETAPANG
MENU
    Visi & Misi
    Lambang & Arti
    Struktur
    DPRD
    Dinas & Kantor
    Kecamatan
    PERDA
 
 LINK SITUS
MENU
   Pemprov Kalbar
   Pemkab Ketapang
   L P S E
   DPU Ketapang
   Visit Ketapang
   Kantor Lingkungan Hidup
 

KIRIM BERITA
 
 
 
 
 
  BERITA

Bimtek Produk Hukum Daerah Bagi SKPD

Pengirim : ALWIADI.
Tanggal : 12 November 2014, 8:52 pm


KETAPANG, Bagian Hukum Setda Ketapang melaksanakan Bimbingan Tehknis (Bimtek) pembentukan Produk Hukum daerah bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bagi Aparatur 20 kecamatan, SKPD, Utusan dari Bagian di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang bertujuan menyamakan persepsi aparatur dalam teknik pembentukan Produk hukum daerah bertempat di Hotel Aston Ketapang, Selasa( 11/11).

Bupati Ketapang melalui Asisten I Setda Ketapang Drs H Gurdhani Achmad mengatakan pelaksanaan kegiatan Bimtek ini merupakan salah satu upaya strategis untuk memberikan bekal bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mngemban tugas dan fungsinya dengan menekan kepada upaya penciptaan persepsi dan visi kedepan dengan berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
" Nilai nilai dasar kebangsaan yang terkristalisasi dalam azas umum pemerintahan yang baik sebgai acuan dan komitmen bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan kehidupan berbangsa dan bernegara " katanya.
Dijelaskan Gurdhan sesuai dengan prinsif desentralisasi dan otonomi daerah serta dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memlaksanakan tugas dan wewenang kewajiban dan tanggung jawab serta atas kuasa peraturan yang lebih tinggi diberikan kewenangan.
" Untuk menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam bentuk produk hukum daerah bersifat pengaturan berupa Peraturan daerah Peraturan Kepala Daerah Peraturan Bersama Kepala daerah dan Peraturan DPRD maupun yang bersifat penetapan seperti Keputusan Kepala daerah Keputusan DPRD Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan kehormatan DPRD " katanya.
Diingatkan Ghurdani setiap produk hukum daerah tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berakibat dibatalkannya suatu produk hukum daerah tersebut.

 
     
  Copyright © HUMAS Pemkab Ketapang - 2007